Home / Tangerang Raya / Fraksi Partai Demokrat Setuju Gaji DPRD Dipotong untuk Disumbangkan Penanganan Covid-19

Fraksi Partai Demokrat Setuju Gaji DPRD Dipotong untuk Disumbangkan Penanganan Covid-19

Ketua Faksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Nonce Thendean, S.H.

CNNBANTEN.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang setuju dengan rencana pemotongan gaji bulan April 2020 ini yang nanti disumbangkan untuk penanganan Covid – 19 atau Pandemi Virus Corona.

Hal itu diutarakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Nonce Thendean, S.H. ”Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk menyampaikan sebagian gajinya untuk dialokasikan untuk penanganan corona,” tegas Nonce, Selasa (14/4/2020).

Menurut Nonce, Fraksi Partai Demokrat sepenuhnya mendukung penuh langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menangani pandemic Corona di Indonesia yang kian hari kian meluas.

Bahkan dirinya mendukung pengajuan Pembatasan Sosial Bersekala besar (PSBB) yang akan dilakukan oleh Pemkab Tangerang ke Kementrian Kesehatan melalui Gubernur Banten.

Dalam melakukan pergeseran angggaran, kata dia, Pemkab Tangerang harus memperhatikan aspek yuridis, politis dan sosial ekonomis. Aspek Yuridis, artinya Pemkab harus mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menghindari gugatan pihak lain.

Aspek politis, artinya Pemkab harus mendapat dukungan dari DPRD, karena pada akhirnya pergeseran itu harus di tetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan aspek sosial ekonomis, artinya jangan sampai pergeseran anggaran justru menambah keterpurukan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya pelaku usaha micro dan makro.

Berdasarkan hal di atas, lanjut dia, Realokasi APBD harus diarahkan pada prioritas seperti, Upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, baik itu kampanye memutus mata rantai covid 19 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sampai tingkat RT, RW. Penyemprotan disinfektan ruang publik dan rumah penduduk, juga penyediaan fasilitas medis seperti ruang isolasi, alat perlindungan diri, Rapid Test, masker, Demi menunjang kinerja para tenaga medis.

Ketahanan sosial terutama bantuan sosial bagi ketersediaan pangan masyarakat selama masa pandemic, Stimulus ekonomi melalui prioritas pelaksanaan APBD yg bersifat padat karya dan berpihak pada ekonomi kerakyatan sehingga dapat tetap menjaga perputaran ekonomi di masyarakat selama masa pandemi.
Dalam merealokasikan anggaran, Pemkab Tangerang seyogyanya melihat anggaran yang lebih besar untuk dialokasikan kepada penangan pencegahan dan dampak covis-19 dan pergeseran anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selanjutnya realokasi anggaran untuk program Jaring Pengamanan Sosial, Pemkab Tangerang kiranya memastikan data penerima bantuan secara tranparan, valid dan terintegrasi antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta meng-cluster besaran bantuan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyakarat.
Terakhir, sebagai insan beragama, Fraksi Demokrat DPRD Kab Tangerang mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. semoga wabah virus covid 19 ini agar segera berakhir dari negeri tercinta agar pulih perekonomian indonesia.

Sekadar diketahui sebelumnya hasil rapat Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dengan TIM TAPD Kabupaten Tangerang lewat teleconference laporan dipaparkan oleh sekda Rudi Maesal.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi Pencengahan,Penanganan wabah covid 19 serta dampak dr Pembatasan sosial berskala besar (PSBB ) pada penduduk Kabupaten Tangerang yang berjumlah 3.8 juta jiwa.
Formulasi sumber dana relokasi anggaran diambil dari setiap OPD (pemangkasan anggran kegiatan) total diangarkan Rp 253.8 Milyar pemangkasan setiap OPD. Termsk anggaran DPRD Kabupaten Tangerang menyumbang Rp10 Miliar.

Kemudian diambil dari anggaran silfa Rp50 Miliar APBD 2019. Anggaran perjalanan dinas. Biaya makan minum rapat. Dan biaya pengadaan lahan dipending di alokasikan untuk kepentingan penangan covid-19 termasuk Aparatur Desa dengn dana ADD 10%- 25% diharuskan menyumbang sesuai dengan edaran dari mentri pemberdayaan aparatur desa dan pemerintahan.
Selengkapnya anggaran ini diperuntukan seperti, jejaring pengamanan sosial (JPS) dianggarkan 150 M pemerintah menjamin masyarakat miskin krn dampak sosial per KK Rp 600.000 bantuan pangan non tunai dan atau tunai, Gugus tugas anggaran Rp.10 M, Gria Anabatik rmh skt khusus corona 53 M, pengadaan non medis 2 M kebutuhan hanya untuk covid 90 M .

Sedangkan pendapatan daerah PAD menurun dari target bisa di perkirakan PAD Kabupaten Tangerang tahun ini mengalami defisit 900M akibat perekonomian pasif pasca wabah covid 19, Anggota DPRD menyumbang 1bulan gaji untuk khusus barsama pemerintah memerangi wabah corona. (gun)

About admin

Check Also

Laporan Masyarakat Terkait Dugaan Netralitas Pj Wali Kota Tangerang dan Andra Soni Dilanjut

TANGERANG – Mantan Anggota KPU Kota Tangerang 2003 – 2008, Ibnu Jandi yang melaporkan PJ ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!