Home / Banten Raya / HMI Lebak Minta Pemilu Dievaluasi

HMI Lebak Minta Pemilu Dievaluasi

BERJALAN – Massa saat berjalan kaki di ruas jalan Multatui, Kecamatan Rangkasbitung saat menggelar aksi seruan moral pasca Pemilu 2019, Selasa (28/5/2019). Foto : Abon

CNNBANTEN.ID LEBAK – Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak mendesak kepada pemangku kebijakan untuk mengevaluasi Pemilu serentak dan mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dalam dibalik aksi 21 – 22 Mei 2019 lalu.

Pantauan dilokasi, seruan moral yang langsung di pimpin Ketua HMI MPO cabang Lebak Aceng Hakiki, star dari Jalan Abdi Negara dan langsung berkeliling ke arah Jalan Iko Jatmiko dan Multatuli. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Lebak, massa membawa sejumlah atribut mulai dari boneka pocong, dan sejumlah bendara kebesaran. Aksi yang dilakukan pada sore hari tersebut mengundang simpatik dari pengendara dan masyarakat lainnya. Tidak sedikit, masyarakat dan pengendara menyeruakan semangat kepada massa. Setelah melakukan aksinya, massa pun membubarkan diri secara tertib.

Menurut Aceng Hakiki, kesejateraan dengan jalan demokrasi pada kenyataannya telah gagal di terapkan untuk membawa perkembangan yang signifikan. Seharusnya, di ranah hukum bisa menyeimbangkan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang sudah diatur didalam Undang – Undang pasal 1 ayat 3. ”Tapi kabar duka muncul. Sebanyak 554 orang sebagai penyelenggara Pemilu meninggal dunia baik itu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini menandakan proses demokrasi yang diatur oleh pemangku kebijakan gagal,” katanya.

Bahkan tidak hanya itu, kabar duka kembali muncul pasca Pemilu, kurang lebih 8 orang meninggal dunia dan 200 orang mengalami luka – luka pada tragedi 21-22 Mei 2019 lalu.”Dalam hal ini kami dari HMI MPO turut berduka cita atas peristiwa tersebut namun dalam hal ini HMI MPO mendesak kepada pemerintah untuk mengevaluasi total Pemilu serentak, agar tidak ada lagi kematian serentak. Mengutuk keras segala bentuk kekerasan pada aksi 21-22 Mei 2019 lalu, dan mendorong Komnas HAM untuk turut memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa 21-22 tersebut,”tandasnya.

Sementara Korlap Aksi Habibullah mengatakan, sekiranya pemerintah sudah melihat kondisi pasca Pemil 2019 yang menelan ratusan korban jiwa. Artinya, ini harus di evaluasi agar di tahun 2024 tidak ada lagi pemilu serentak dalam kurun satu hari.”Pikiran dan tenaga bagi penyelengaran jelas terkuras untuk lima jenin surat suara. Itu jelas berdampak pada kondisi kesehatannya, dan akhirnya tidak terkontrol terhadap pola makan sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini pemangku kebijakan harus lebih cermat dalam membuat aturan,” pungkasnya. (Bon)

About admin

Check Also

Pemkab Tangerang Kembali Raih Penghargaan Insentif Fiskal Kategori PPKE

Jakarta,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali meraih penghargaan insentif fiskal untuk kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!