Wakil ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, Nilai – nilai Pancasila Guna Menciptakan Keadilan Sosial

CIANJUR – Wakil ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA yang akrab disapa Syarif Hasan bersama kader Demokrat, generasi muda, mahasiswa dan masyarakat melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang bertempat di Kp. Ciranji, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan membahas keadilan sosial dan persatuan cerminan pelaksanaan pancasila sebagai salah satu pilar MPR RI

” Keadilan sosial memiliki makna penerapan keadilan dalam masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual.” Ucapnya membuka sosialisasi tersebut

“Istilah ‘seluruh rakyat Indonesia’ merujuk pada setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Prinsip ‘Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini adalah tujuan utama yang tercermin dalam Pancasila dalam mengejar tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.”lanjutnya dalam membuka acara tersebut.

“Salah satu cita-cita bangsa dalam Pancasila adalah cita-cita integralistik yang khususnya terdapat dalam sila ke-3 dengan bunyi ‘Persatuan Indonesia’. persatuan merujuk pada bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Makna dari sila ‘Persatuan Indonesia’ tersebut menunjukkan kesatuan bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia, bersatu untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang merdeka dan berdaulat di dalam negara.” Ucapnya

Dalam penutupnya, Syarif Hasan menyampaikan bahwa perlunya implementasi nilai – nilai pancasila guna menciptakan keadilan sosial dan juga persatuan bangsa Indonesia

“Pancasila hanya akan menjadi ideologi dan cita-cita utopis jika tidak mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi ketidakadilan sosial, diperlukan implementasi nilai-nilai persatuan dan keadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Solusi melibatkan kebijakan afirmatif pemerintah, pelaksanaan hukum yang tegas, dan langkah konkret. Semua ini bertujuan membangun Indonesia yang menghargai keadilan sosial dan kemanusiaan, menjadikan persatuan nasional bukan hanya ideologi tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.” Turupnya (ger)