Home / Hukrim / Kejari Serahkan Uang Pengganti Kasus Kredit Fiktif ke BJB

Kejari Serahkan Uang Pengganti Kasus Kredit Fiktif ke BJB

Kajari Kota Tangerang Erich Folanda bersama Kacang BJB Tangerang Bustami menunjukan barang bukti uang pengganti dalam kasus kredit fiktif di BJB, Rabu (25/5/2022).

CNNBanten.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang menyerahkan barang sitaan berupa uang sebesar Rp 2.456.000.000, Rabu (25/5).

Barang eksekusi tersebut sebagai uang pengganti kepada Bank Jabar Banten (BJB) Kantor Cabang (Kacab) Tangerang dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada BJB Kantor Cabang Tangerang.

Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda mengungkapkan, penyerahan uang tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang.

“Jadi uang ini kita serahkan kepada Bank BJB sebagai penerima dari hasil eksekusi,” ungkap Erich Polanda di Kantor Cabang BJB Tangerang, Rabu (25/5/2022).

Erich mengatakan, eksepsi uang pengganti tersebut terkait dalam perkara tindak pidana korupsi fiktif pada BJB Kantor Cabang Tangerang, atas nama terpidana Djuaningsih binti (Alm) Ace Sohari sesuai keputusan pengadilan Tipikor, Serang No. 29/PD.SUS-PPK/2021/PN.Serang tanggal 14 Februari 2022.

Erich menjelaskan, eksepsi uang pengganti ini terkait dalam perkara dari terpidana Djuaningsih binti Alm Ace Sobari sesuai dari keputusan Tipikor dari pengadilan Tipikor Serang no.29/pd.sus-ppk/2021/PNSerqng tanggal 14 Februari 2022.

Dengan tidak melakukan upaya hukum banding, lanjut Erich Jaksa Penuntut umum (JPU) telah menerima petikan putusan resmi sehingga dapat melaksanakan eksekusi secara tuntas.

“Bahwa uang sebesar Rp2.456.000.000 sebagai uang pengganti dalam perkara Tipikor pemberian kredit kepada PT jaya abadi Soraya sebesar Rp4.202.000.000 kepada pimpinan Cabang BJB Tangerang pada Tahun 2015,” jelasnya.

Erich merincikan, uang pengganti tersebut didapat dari terpidana Jodi Setiawan sebesar Rp1,8 miliar, kemudian Rp500 juta rupiah dari terpidana Juaningsih binti Alm Ace sohari dan sisanya sebesar Rp156 juta rupiah dari terpidana Palditya Pratama putra Gunawan.

Untuk diketahui, dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif sebesar Rp8,7 miliar, mantan Kepala Cabang BJB Tangerang Kunti Aji Cahyo divonis 5 tahun dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Serang pada Selasa (2/6/2021).

Selain mantan Kacab BJB, majelis hakim pengadilan Tipikor Serang memvonis Direktur PT Djaya Abadi Soraya (DAS) Dheerandra Alteza Widjaya divonis selama 6 tahun dan 6 bulan penjara.

Sementara dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif BJB Cabang Tangerang pada 2015 ini, terpidana Djuaningsih dan Unep Hidayat dihukum masing-masing 4 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor PN Serang, Senin (14/2/2022).

Diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2015, PT DAS mengajukan pinjaman ke BJB Cabang Tangerang sebesar Rp4,5 miliar, dengan menggunakan SPK fiktif proyek pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagai jaminannya. Tersangka Dheerandra yang merupakan salah satu Direktur PT DAS.

Di tahun yang sama, tersangka Dheerandra kembali meminjam Rp4,2 miliar, namun menggunakan perusahaan baru yang melibatkan istrinya sebagai Direktur PT CR, dengan komisaris tersangka Kunto Aji yang juga Kacab BJB Tangerang.

Unep Hidayat yang merupakan ASN pejabat pada dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sementara, tersangka Djuaningsih merupakan karyawan PT Djaya Abadi Soraya (DAS) berperan sebagai perusahaan yang mengajukan kredit dengan menyertakan surat perintah kerja (SPK) fiktif di Kabupaten Sumedang 2015 silam.

Modus kedua tersangka agar dana bisa cair dengan cara mereka menertibkan SPK fiktif sebanyak 6 SPK. SPK fiktif itu untuk pengerjaan di Dinas Pendidikan di daerah Sumedang. SPK itu dijadikan agunan dengan 6 SPK fiktif itu uang bisa dicairkan.

Dalam kasus itu, mantan Kacab BJB Tangerang, Kunto Aji tidak memerintahkan pihak bank untuk melakukan verifikasi lapangan atas proyek di Pemkab Sumedang yang ternyata fiktif itu. Pejabat bank dan pihak swasta pun saling bersepakat dan kongkalikong untuk melakukan pembobolan

“Inikan terkait dengan masalah pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. Jadi ada persetujuan yang dilewati dan beberapa tahapan yang tidak sesuai. Sehingga dianggap merugikan keuangan negara,” tandasnya.

Erich mengimbau, kepada seluruh pemangku profesi dibidang perbankan berplat merah didalam menjalankan pemberian kredit harus berhati-hatidalam melaksanakan pekerjaannya terutama terkait dengan prosedur pemberian kredit tersebut.

“Jadi jangan sampai timbul penyimpangan yang nantinya bisa menjadi temuan Tipikor,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Cabang BJB Tangerang, Bustami menyampaikan, pihaknya baru pertama kali menerima dana pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

“Kami ucapkan terima kasih kepada tim Kejari kota Tangerang dalam rangka pengembalian uang negara ini. Terus terang pak baru pertama saya menerima dana pengembalian hasil Tipikor,” ucapnya.

Bustami juga menuturkan, segala urusan pekerjaan dalam hal ini profesi perbankan memang harus senantiasa berpedoman pada ketentuan atau aturan. Sehingga apa yang dilakukan akan terhindar dari jeratan hukum pidana.

Bustami menyebutkan, berkolaborasi dan kerjasama dengan pihak Kejari Kota Tangerang, dapat terjalin dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan dengan mekanisme perbankan tidak semena-mena karena ada norma-norma yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan aktivitas perbankan.

“Mudah-mudahan kedepannya menjadi pelajaran bagi kami khususnya BJB Cabang Tangerang dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga semuanya terhindar dari masalah hukum,” pungkasnya. (dra)

About admin

Check Also

Bawaslu Kota Tangerang Kolaborasi Dengan Fakultas Hukum UMT

CNNBanten.id – Bawaslu Kota Tangerang menghadiri seminar dengan tema Kualifikasi Tindak Pidana Pemilu Serentak Tahun ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!