cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
CNNBanten id- Komisi lll DPRD Lebak akan segera memanggil pejabat Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak untuk klarifikasi terkait robohnya bangunan sekolah SMPN 2 Gunung Kencana dan SMPN 1 Cibeber dalam dua hari berturut-turut.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Lebak, Acep Dimyati mengatakan, dalam satu pekan ini dunia pendidikan di Lebak dihebohkan dengan robohnya bangunan sekolah tingkat SMP di dua kecamatan yang berbeda.
“Iya dalam waktu dekat kita akan rapat komisi untuk menentukan waktu pemanggilan Pejabat Dindik,” kata Acep, kepada wartawan Rabu (24/11).
Menurut Acep, Komisi lll DPRD Lebak ingin memastikan kejadian robohnya ruang kelas tidak lagi terjadi dimasa yang akan datang. Untuk itu Dindin harus menjelaskan dengan terang jumlah sekolah baik tingkat SD maupun SMP yang kondisinya tidak layak pakai lagi.
“Nanti kita akan jadwalkan waktunya untuk Rapat Dengar Pendapat dan terbuka untuk umum,” ujar Acep Dimyati.
Sementara itu, Kepala Dindik Lebak Wawan Ruswandi saat dikonfirmasi menyatakan,
sebanyak 993 unit gedung SD dan SMP di Lebak kondisinya rusak berat dan tidak layak untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar (KBM). Hal ini karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
“Gedung yang rusak berat itu terdiri dari SD sebanyak 775 unit dan SMP 218 unit,” papar Wawan Ruswandi.
.
Lanjut Wawan, mayoritas kerusakan sekolah tersebut pada bagian atap, retak bagian dinding, kayu sudah rapuh hingga tanahnya retak-retak nyaris longsor.
Untuk SMPN 1 Cibeber yang ruang Lab-nya roboh dan melukai lima orang siswa telah ditangani medis dan hanya luka ringan saja.
“Kami menyayangkan ruangan laboratorium SMPN 1 Cibeber yang roboh dan melukai lima siswa digunakan ruangan kesenian, padahal sebelumnya sudah diperingatkan agar tidak dipakai KBM, karena bangunan atap sudah rapuh,” tuturnya.
Dikatakan Wawan, untuk pembangunan sekolah yang rusak tentu akan memakan biaya cukup besar jika dibebankan alokasi anggaran pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya tahun 2022 untuk pembangunan SMP dibiayai Dana Alokasi Khusus ( DAK), sedangkan bangunan SD yang jumlahnya banyak secara bertahap dari APBD setempat.
“Kami tentu memerlukan waktu cukup lama jika kondisi bangunan sekolah itu dalam kondisi baik,” terangnya.(ver)
