CNNBanten.id – Kementerian Sosial RI memperbarui data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertujuan untuk memastikan Si penerima memiliki data identitas
tunggal.
Pasalnya, dampaknya ditemukan 21 Juta data ganda penerima bansos DTKS dihapus oleh Kemensos.
Pengamat Komunikasi Publik, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Mochammad Mirza dirinya menilai ada upaya pembenah data yang sampai saat ini masih tercecer,dan hal ini dibutuhkan agar penerima basos tepat sasaran.
Dampaknya di Kota Tengerang ada banyak nama yang hilang dalam data masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Hal ini menandakan dibutuhkan pembenahan data terintegrasi penerima bantuan, jika
tidak akan menjadi sia-sia dan masyarakat yang dirugikan,” tegas Mirza, (22/4/2021).
Melihat masyarakat menjerit, Upaya Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah melayangkan surat protes ke Kementerian
sosial perihal nama –nama penerima bantuan yang hilang, dinilai positif.
“Apa yang dilakukan oleh pak Walikota Tangerang sudah tepat dengan membangun komunikasi kepada Kemensos, upaya klarifikasi dibutuhkan agar pembenahan data
kemensos kedepan semakin baik,” paparnya.
Adanya perbedaan mengenai data penerima bantuan sosial berdampak akibat sengkarut dalam pengelolaan data di Indonesia yang dulu terkesan diabaikan oleh pembuat kebijakan. Tak heran jika adanya perbedaan data dari pemerintah pusat dan daerah.
Yang menjadi tugas bersama baik di Kemensos dan pemda saat ini adalah mendorong agar menyajikan dan pengumpulan, juga pembaruan data yang real time dan terintegrasi.
“Saya melihat baik dari pemerintah kota dan kemensos, ada upaya kesana untuk membuat pembenahan yang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, tinggal konsisten
saja” jelasnya.
CNNBanten.id menginformasikan, untuk singkronisasi penerima DTKS, Walikota Tangerang juga diharapkan turun bersama Dinsos Kota Tangerang. Dalam rangka pencocokan data dari dinas dan data dari bawah terutama di 13 kecamatan. (gun)