cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
CNNBANTEN.ID – Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi PKB Tasril Jamal, mendorong agar pemerintah Kota Tangerang konsentrasi pada persoalan refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.
Sesuai dengan SE Bersama nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 antara Kementerian Keuangan dan
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diminta melakukan Rasionalisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal dengan minimum rasionalisasi sebesar 50% yang dialihkan untuk alokasi penanganan covid-19.
Jumlah APBD Kota Tangerang 2020 tercatat sebesar 5,4 Triliun. Untuk penanganan penyebaran dan dampak Covid-19, Pemerintah Kota menganggarkan sekitar Rp 94 Miliar.
Merujuk Laporan Penggunaan dana APBD untuk penanganan Covid-19 dengan nomor 900/1224-BPKD/
2020 tertanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang,
Proporsi besaran Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Tangerang masih terlihat Wmpang antar
kegiatan. Dalam laporan tercatat anggaran sebesar Rp 90 Miliar untuk Penanganan Kesehatan, Rp 3,3
Miliar untuk Penanganan Dampak Ekonomi dan Rp 642 Juta untuk Penyediaan Safety Net. “Seharusnya,
porsi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi masih bisa diWngkatkan,” kata Tasril, Selasa (21/4/).
Menurut Tasril, Pemerintah Kota Tangerang harus bisa mengembangkan program yang efekWf untuk
menganWsipasi dan menangulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Program penanganan
dampak ekonomi ini Wdak kalah penWng daripada program penanganan kesehatan. Tanpa program
penanganan yang efekWf, dampaknya bisa menimbulkan masalah sosial yang buruk,” tegas Tasril.
Jumlah penduduk miskin di kota Tangerang tercatat sekitar 176 ribu orang di tahun 2018 lalu. Jumlahnya
saat ini boleh jadi sudah makin meningkat. Karena banyak warga yang terkena PHK atau usaha dan
pendapatannya berkurang drasWs karena pembatasan kegiatan selama wabah Covid-19.
“Jumlah anggaran untuk safety net yang jumlahnya saat ini sekitar Rp 642 juta itu jika dibagi Rp 500 ribu kepada seWap kepala keluarga (KK) hanya cukup untuk dibagi kepada 1200 KK saja. Jika melihat jumlah penduduk miskin di Tangerang yang mencapai lebih dari 170 ribu orang, anggaran safety net itu jelas
sangat kurang,” jelas Tasril.
Tasril menduga masih sedikitnya anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, karena
kurang kreaWfnya aparat pemerintah kota Tangerang mengembangkan program yang efekWf. Menurut
Tasril, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah kota Tangerang selain menyesuaikan dengan program
pemerintah pusat.
“Misalnya, bersinergi dengan kalangan dunia usaha menciptakan peluang usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau membuat program yang dapat mendorong kewirausahaan di masyarakat. Anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk mempersiapkan sarana
prasarana awal, khususnya untuk menciptakan sentra ekonomi di tengah masyarakat,” kata Tasril.
Untuk penanganan kesehatan pun porsi untuk biaya administrasi perkantoran terlihat sangat dominan.
Dalam laporan tercatat penggunaan dana APBD untuk kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
adalah sekitar Rp 53 M atau hampir 56% biaya total biaya penanganan kesehatan.
“SeperWnya harus dilihat lebih rinci lagi apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi perkantoran ini, agar Wdak
menimbulkan interpretasi yang macam-macam,” Pungkas Tasril. (gun)
