Pengumuman UKK Direksi dan Komisaris BUMD Banten Disoal, Sekda Diminta Tidak Intervensi

SERANG – Lambatnya pengumuman hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon direksi dan komisaris BUMD Banten mendapat perhatian dari Barisan Milenial Banten (BMB).
Dimana UKK yang telah berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 diduga mendapat intervensi dari Sekda Banten Deden Apriandhi.

Ketua Umum BMB Sandra Permana mengatakan, keterlambatan pengumuman hasil UKK tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang terjadi sejak awal proses seleksi.

BMB sebelumnya menemukan adanya perubahan mekanisme dalam tahapan seleksi yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

“Kalau dari awal prosesnya sudah diubah, sekarang hasil UKK juga molor, ya wajar kalau kami mempertanyakan ada apa di dalam proses seleksi ini. Jangan sampai perubahan aturan itu justru membuat prosesnya berlarut-larut. Sekda harus menjelaskan, jangan cawe-cawe lah dalam proses seleksi ini” kata Sandra, Kamis (27/8/2026).

Selain itu, Sandra juga menyoroti posisi Sekda Banten Deden Apriandhi yang juga sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel). Menurutnya, posisi tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, bukan justru membuka ruang perubahan mekanisme dalam proses seleksi.

“Sekda sebagai Ketua Pansel harusnya menjaga agar semua berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada kepentingan atau arahan tertentu yang masuk ke dalam proses seleksi,” tegas Sandra.

BMB meminta Pansel segera menjelaskan alasan belum diumumkannya hasil UKK sekaligus membuka dasar perubahan mekanisme seleksi yang diterapkan.

“Publik berhak tahu kenapa hasilnya belum keluar dan kenapa mekanismenya berubah. Ini seleksi direksi dan komisaris BUMD milik daerah, bukan proses yang bisa dijalankan sesuka hati,” imbuhnya.

“Kami sudah mengirimkan surat untuk audiensi, namun hingga saat ini belum ada tepsin” pungkasnya. (Ger)