cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
TANGERANG – Komisi II DPRD Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para buruh terkait tuntutan kenaikan upah tahun 2026. Hal itu disampaikan saat perwakilan buruh diterima di ruang Banang Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Jauhari, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ujang Hendra Gunawan, serta perwakilan Komisi II DPRD Kota Tangerang, Mustafa Kamaludin.
Mustafa Kamaludin, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang mengatakan, pihaknya siap menjadi jembatan aspirasi antara buruh dan pemerintah daerah dalam pembahasan upah minimum tahun 2026.
“Sesuai arahan pimpinan, kami di Komisi II siap menampung dan menyalurkan aspirasi kawan-kawan buruh untuk diteruskan kepada pihak terkait,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh yang diwakili Maman menyampaikan tuntutan kenaikan upah sebesar 11,28 persen dari upah tahun 2025 serta meminta agar upah minimum sektoral tetap diberlakukan.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan tuntutan ini, karena dasar kami jelas mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengupahan,” kata Maman.
Sementara itu, Ardiansyah, dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP KEP) SPSI Kota Tangerang menegaskan bahwa penetapan upah seharusnya didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Kami berharap penetapan upah dilakukan berdasarkan KHL. Minimal mengacu pada PP 78, insyaallah kami bisa menerima dengan baik,” ucapnya.
Komisi II DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan membahasnya bersama pemerintah daerah agar keputusan soal upah tahun 2026 dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (ADV)
