Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, Sosialisasi empat pilar 

Bogor – Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA bersama masyarakat, tokoh masyarakat dan kader partai demokrat melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI yang bertempat di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada 19 Juli 2024. Dalam sosialisasinya ini Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA membahas tentang Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pedoman Hidup Dalam Bermasyarakat.

“Penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup dalam bermasyarakat merupakan upaya yang sangat krusial dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan bangsa Indonesia.” Ucapnya dalam membuka sosialisasi tersebut.

“Pancasila, yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, telah menjadi fondasi yang kokoh sejak pertama kali diresmikan pada 1 Juni 1945.” Tambahnya membuka sosialisasi tersebut.

“Namun, seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, penguatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.”

Kemudian Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA menjelaskan tentang penguatan – penguatan yang dapat dilakukan

“Dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan Pancasila dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai sila dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat diajak untuk saling menghormati perbedaan keyakinan dan beragama. Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan membutuhkan sikap toleransi dan saling menghargai untuk menjaga kerukunan. Implementasi nilai-nilai ini bisa dilihat dalam berbagai kegiatan lintas agama yang mendorong dialog dan kerja sama, serta penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi.”

“Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Masyarakat perlu didorong untuk bersikap empati dan peduli terhadap sesama, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membantu mereka yang kurang beruntung. Program-program sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan berbagai organisasi, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud konkret dari pengamalan sila ini.”

“Persatuan Indonesia, sebagai sila ketiga, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesatuan dan kebhinekaan. Dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, persatuan adalah aset yang sangat berharga. Masyarakat diajak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber konflik. Kebijakan dan program yang mempromosikan integrasi nasional, seperti kegiatan budaya dan olahraga yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan budaya, dapat membantu memperkuat rasa persatuan.”

“Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggarisbawahi pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, masyarakat diajak untuk aktif dalam berbagai forum musyawarah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dan keterlibatan dalam organisasi-organisasi masyarakat merupakan bentuk konkret dari pengamalan sila ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperhatikan.”

“Terakhir yaitu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan dapat mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program-program seperti redistribusi lahan, subsidi bagi kelompok kurang mampu, dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan langkah-langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial.”

Dengan demikian Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA menyampaikan bahwa

“Penguatan Pancasila juga harus dilihat dalam konteks tantangan globalisasi. Globalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan, terutama dalam hal identitas dan nilai-nilai budaya. Dalam menghadapi arus globalisasi, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi penyangga yang kuat untuk mempertahankan identitas nasional. Masyarakat perlu diajak untuk berpikir kritis dan selektif terhadap pengaruh-pengaruh asing, serta tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter dan identitas nasional, serta promosi budaya lokal, dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri.” Ucapnya

“Dalam rangka penguatan Pancasila, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama yang baik antara ketiga elemen ini akan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama, dan sektor swasta sebagai mitra yang mendukung melalui program-program tanggung jawab sosial dan inisiatif-inisiatif yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila.”

Dalam penutupnya Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM., MBA menyampaikan bahwa

“penguatan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup dalam bermasyarakat adalah sebuah proses yang terus-menerus dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui pendidikan, peran aktif masyarakat, dan adaptasi terhadap tantangan zaman, nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan harmonis.” Pungkasnya dalam menutup kegiatan sosialisasi tersebut. (Gun)