cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
TANGERANG – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sjarifuddin Hasan mengajak masyarakat Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Jawa Barat berperan aktif meningkatkan pengawasan terhadap kinerja MPR RI.
Permintaan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Syarief Hasan saat rapat dengar pendapat guna peningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan lembaga negara tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Syarief Hasan mengatakan, pengawasan masyarakat diperlukan sebagai kontrol sosial pemerintah dalam menentukan pengbilan sebuah arah kebijakan ataupun aturan.
“Kalau ada penyimpangan kewajiban yang dilakukan kami sebagai lembaga negara jangan takut untuk koreksi dan laporkan. Apabila ada saran atau masukan silahkan karena memang kita mendengar pendapat dari masyarakat”. Ujanya, Kamis 8 Desember 2022.
Syarief mengatakan, contoh peran pengawasan dapat dilakukan masyarakat adalah saat pihaknya melaksanakan sidang tahunan MPR RI. Dimana agenda tahunan tersebut merupakan sebuah bentuk transparansi lembaga negara khususnya MPR RI dalam menjalankan peran dan tugasnya.
” Pelayanan pemerintah merupakan tugas yang hakiki aparatur sebagai abdi masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Aparat harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar urusan setiap anggota masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Syarief menjelaskan, tugas utama aparatur negara wajib mengayomi dan melayani masyarakat yang merupakan fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan.
“Khusus pada pemerintahan, maka fungsi utama pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur pemerintah dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka angka pelayanan publik pun semakin meningkat,” tambahnya.
Menurutnya, bentuk layanan yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Good Governance harus sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya.
“Oleh karena itu dalam suatu pelayanan publik sangat di perlukan adanya transparansi pelayan publik untuk menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah” pungkasnya.
Salah satu perangkat Desa
Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Jawa Barat Deden Ardiansyah menangapresiasi kegiatan tersebut.
” Saya sangat mengapresiasi kegiatan dengar pendapat masyarakat ini. Apalagi ditambah penyampaian tentang sidang tahunan MPR yang kita saja sebenernya banyak yang awam mendengarnya. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang jelas dan merupakan sebuah bukti bahwa lembaga negara seperti MPR RI ini memang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga negara” pungkasnya. (ger)
