cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
CNNBanten.id – Tokoh masyarakat Kota Tangerang Saipul Basri mengecam pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji yang dinilai tidak pro dengan masyarakat.
Itu menyusul pernyataan Saeroji pada 26 Mei 2022 lalu, yang menolak adanya usulan Ketua DPRD Kota Tangerang untuk menambah fasilitas sekolah negeri di wilayah Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
“Saya sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Bapak Gatot Wibowo untuk segera menambah ruang fasilitas sekolah negeri khususnya di wilayah Kecamatan Pinang,” ujar Saipul, saat dihubungi, Kamis (2/6/2022)
Menurut Saipul, di wilayah Kecamatan Pinang saat ini memang baru ada satu sekolah negeri yaitu SMP Negeri 23 yang terletak di wilayah Panunggangan Utara.
“Sekarang siswa yang mau masuk SMP negeri harus masuk dalam sistem zonasi, lalu bagaimana dengan nasib yang ada di wilayah Kelurahan Pinang, Sudimara Pinang dan Neroktog yang tidak masuk dalam zonasi itu,” jelasnya.
Maka dari itu, Saipul menilai pernyataan ketua Komisi II itu tidak pro terhadap masyarakat lebih khusus diwilayah yang tidak mempunyai fasilitas sekolah negeri.
“Demi kebaikan masyarakat yang memang tidak masuk sistem zonasi, harusnya dewan saling mendukung demi kebutuhan masyarakat bukan malah sebaliknya,” tegasnya
Untuk itu, dirinya meminta kepada Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang yaitu Saeroji agar mencabut pernyataannya tersebut.
“Saya mewakili masyarakat Kota Tangerang meminta kepada saudara Saeroji untuk mencabut pernyataan itu,” tandasnya.
Diketahui, dalam pernyataan sebelumnya 26 Mei 2022 di laman tangerangekspres.co.id, Saeroji menjelaskan pembangunan sekolah negeri baru perlu adanya kajian.
Jumlah siswa yang ada di Kota Tangerang itu dengan jumlah sekolah yang ada baik negeri maupun swasta apakah sudah terpenuhi atau belum.
“Jangan sampai membangun sekolah negeri kemudian sekolah swasta malah pada bangkrut. Kan kasian. Mereka juga kan bagian dari masyarakat Kota Tangerang. bagian dari melaksanakan program pemerintah,” jelasnya.
Saeroji yang juga Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan, menambah sekolah negeri bukanlah menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan PPDB. Lantaran keberadaan sekolah swasta sudah menyebar di setiap wilayah Kota Tangerang.
“Yang menjadi permasalahannya kan banyaknya sekolah negeri yang berdempetan seperti SMPN 1 dan 2. Bukan solusi kalau pemerintah menambah sekolah negeri,” katanya.
Menurut Saeroji, pihaknya belum lama ini melakukan rapat dengar pendapat bersama Kepala Sekolah tingkat SMP Swasta. Kata Saeroji banyaknya keluhan yang disampaikan oleh forum kepala sekolah tersebut salah satunya mereka menyampaikan terkait adanya informasi bahwa Pemkot Tangerang akan melakukan pembangunan sekolah negeri kembali.
Dia menegaskan, dirinya bagian yang tidak setuju apabila Pemkot Tangerang membangun sekolah SMP Negeri. Karena sekolah swasta di Kota Tangerang sudah cukup banyak. Hal ini bagian keluhan dari forum kepala sekolah Swasta. (dra)
