cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
CNNBanten.id – Analis politik dan kebijakan publik, Direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Dosen Fisip UNIS Tangerang, Adib Miftahul soroti sebidang persoalan dan kebijakan di pemerintahan Bupati Tangerang yang belum terealisasi. Sabtu, 16 Oktober 2021.
Setumpuk masalah dan ketimpangan sosial menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Apalagi, soal keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang yang masih harus diperhatikan.
Menurut Adib Miftahul, Ahmed Zaki Iskandar sudah tidak fokus untuk mengurusi Kabupaten Tangerang, karena menurutnya Zaki teralihkan akan suksesinya terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.
“Mungkin beliau sudah pecah konsentrasinya dan mungkin juga beliau sudah memikirkan keinginannya untuk jadi Gubernur di DKI Jakarta. Jadi, ketika pikiran tidak fokuskan ini mungkin yang menyebabkan pembangunan tidak maksimal,” ujarnya.
Adib juga menanggapi terkait aksi mahasiswa yang membawa beberapa tuntutan kepada Bupati dalam aksi unras pada Rabu 13 Oktober 2021 kemarin tepat pada perayaan hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-389 tahun itu.
Dirinya mengatakan bahwa mereka telah menemukan realitas kehidupan sosial terutama soal pengangguran, masalah sosial, ekonomi, terutama penanganan soal Covid. “Mereka demokan soal itu, bukan bawa pepesan kosong,” ucapnya.
“Demo saat Pemkab Tangerang merayakan ulang tahun yang ratusan tahun itu setidaknya misi yang dibawa mahasiswa itukan serderhana, coba mengingatkan kepada pemerintah kabupaten masih banyak PR yang harus diselesaikan terutama misalnya di cros cek visi-misi janji kampanye Bupati Zaki misalnya,” ujarnya.
Dirinya beranggapan, bahwa ada sesuatu yang belum maksimal yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kata dia, seharusnya pemerintah fokus terhadap penangan-penangan covid. Misalnya, refocusing anggaran 50 persen itu seharusnya transparan.
“Ya transparan saja soal dana anggaran covid itu, dananya kemana saja penanganan ke masyarakat soal covid, pengangguran, yang dipecat dari kerjaannya itu dan lain lain, kan itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah,” tukasnya. (Basri)
