cnnbanten.id Mitra Banten Untuk Indonesia
CNNBanten.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang diminta menelusuri pembatalan lelang pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tahun 2021 sebesar Rp.1,2 Miliar yang sempat viral.
Pengamat komunikasi publik, Mochammad Mirza mengatakan, peran kejaksaan sangat dibutuhkan untuk menelusuri siapa pemenang lelang hal ini dibutuhkan, karena untuk mengetahui pemutusan pemilihan bahan juga melakukan cross cek perihal latar belakang naiknya anggaran pakaian secara singnifikan, sampai Prosedur dalam penentuan pemenang tender.
“Saya melihat pembatalan saja tak cukup untuk meredam tanda tanya besar didalam benak warga Tangerang. Warga ingin tahu proses dalam penentuan anggaran hingga bisa naik secara signifikan, hingga alas an dipilihan pemenang tender, peran Kejaksaan sangat ditunggu,” ujar Mochammad Mirza yang merupakan dosen Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf, Selasa (10/8/21).
Mochammad Mirza mencatat ada beberapa penyebab ramainya pemberitaan di sosial media.
Pertama, anggaran yang naik 100% dari tahun lalu, kedua pembelanjaan yang dinilai tidak tepat guna disaat pandemi, ketiga gaya komunikasi anggota DPRD Kota Tangerang yang dinilai absurd sehingga informasi yang sampai ke warga Tangerang menjadi misleading.
Hal yang menjadi pertanyaan besar, ketua DPRD Tangerang Gatot Wibowo belum mengtahui pengadaan baju dinas mewah tersebut. Bahkan Ketua DPRD Tersebut justru melempar persoalan ini ke sekretariat DPRD Kota Tangerang. Gatot mengatakan bahwa dia tidak memahami bahan baju dinas. Hal tersebut memicu kontroversi karena bahan yang digunakan merupakan bahan -bahan mewah seperti, louis Vuitton hingga Thomas Crown.
Sebelumnya, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan pengadaan baju dinas dewan tahun 2021 senilai Rp1,2 miliar yang beberapa hari belakangan sempat viral.
“Setelah tadi kami diskusi dengan perwakilan pimpinan komisi, kita sepakat untuk membatalkan pengadaan baju dinas tahun anggaran 2021 ini,” kata Gatot.
Gatot menjelaskan, pembatalan ini dilakukan berdasarkan masukan dari para tokoh masyarakat, alim ulama yang meminta agar DPRD Kota Tangerang mengurungkan rencana pengadaan baju dinas dimaksud.
“Kita batalkan total karena ingin mendengarkan masukan mengingat situasi yang saat ini kurang pas ya,” ujarnya.
Gatot pun menyayangkan mengapa proses pengadaan bahan baju dinas ini menjadi persoalan. Terlebih persoalan ini mencuat setelah ada pengumuman pemenang lelang pengadaan baju dinas.
“Saya juga bingung kok ini jadi rame. Setelah saya cek, loh ini sudah ada pemenang lelangnya, kenapa saat prosesnya kok gak dipersoalkan. Oh ternyata masalah harga,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Sekwan bahwa semula HPS untuk pengadaan bahan baju dinas Rp675 juta.
Anggaran tersebut, sambungnya, awalnya direncanakan untuk pengadaan bahan 5 stel pakaian dinas anggota dewan. Sedangkan untuk anggaran ongkos jahit yakni Rp600 juta.
“Kenapa harga bisa naik, setelah saya mendengar kesekretariatan ada kenaikan harga bahan. Lalu jumlah volumenya juga ada penambahan. Kalau tahun kemarin itu kan empat setel, tahun ini bertambah jadi lima,” imbuhnya.
Gatot juga menyoroti soal isu yang menyebutkan bahwa baju dinas dewan rencananya menggunakan bahan bermerek, yakni Luis Vuitton.
“Itu dari mana (isu,red), saya aja sendiri nggak tau merek yang gitu-gitu. Nanti akan kita cari tahu lah siapa yang melempar isu itu,” ucapnya.
Lebih jauh Gatot menampik jika anggota dewan tidak memiliki empati di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Buktinya, kata dia, pada anggaran tahun 2020, DPRD juga membatalkan anggaran pengadaan mobil dinas wakil ketua DPRD serta pembangunan gedung baru DPRD senilai Rp40 miliar.
“Kendaraan dinas dan gedung DPRD kita refocusing untuk anggaran penanganan Covid-19. Ini membuktikan sensitifitas publik kita masih ada,” tandasnya. (dra/gun)
