CNNBanten.id – Kota Tangerang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019 – 2023.
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menyampaikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang bertujuan untuk menjadikan seluruh masyarakat lebih baik dalam segala sektor.
“Dalam perumusannya, tentu kami memiliki tujuan untuk dapat membawa Kota Tangerang menjadi lebih sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya saing,” papar Arief saat membuka acara secara daring pada Kamis (4/2).
Lebih lanjut Arief menyebutkan, kondisi pandemi Covid-19 secara langsung memberikan dampak di seluruh tatanan yang ada, baik di Kota Tangerang, Indonesia maupun dunia. “Karena itu, RPJMD harus dirubah menyesuaikan dengan kondisi terkini dimana pandemi Covid-19 masih terjadi,” jelasnya.
Salah satu dampaknya, tambah Arief, meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah daerah termasuk Kota Tangerang, dimana selama pandemi mengalami peningkatan sebesar 0,79% dibanding tahun sebelumnya.
“Melalui forum ini diharapkan dapat merumuskan strategi untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19,” pungkas Arief.
Kepala Bappeda Kota Tangerang Sugiharto Achmad Bagja mengatakan, Pemkot Tangerang menentukan arah kebijakan dalam perubahan RPJMD yang terbagi kedalam tiga isu strategis yakni pemulihan ekonomi, daya saing sumber daya manusia, pelayanan publik dan daya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.
Sugiharto menjelaskan, isu strategis pemulihan ekonomi menjadi prioritas pembangunan ditengah kondisi pandemi Covid-19. Adapun prioritas mencangkup investasi dengan arah kebijakan memperluas promosi dan jaringan kerjasama, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan investasi, perizinan dan non perizinan yang mudah cepat dan berbasis online.
“Selain itu juga mengembangkan regulasi insentif dan kemudahan investasi,” ujarnya.
Priorotas pembangunan kedua yakni ekonomi lokal dengan arah kebijakan memperluas akses pelaku UMKM terhadap sumber daya produktif yang meliputi kelembagaan, manajemen SDM, permodalan, pemasaran, dan akses pasar.
“Ditambah dengan kebijakan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi,” tuturnya.
Ketiga prioritas pembangunan dalam kebijakan pemulihan ekonomi terkait dengan pariwisata. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelestariaan kebudayaan kemudian didukung dengan mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata.
Lalu prioritas pembangunan lainnya mencakup perdagangan dan ketahanan pangan.
“ Sektor ini akan diarahkan dengan mengembankan dan meningkatkan pasar tradisional yang berstandar SNI, mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta optimalisasi pemberdayaan KWT dengan sinkronisasi pemanfaatan lahan lahan kampung-kampung tematik,” ucapnya.(*gun)